fgfdgdfg

test berita foto

Proses pembangunan PLBN Napan

Rakordal

Peresmian operasional room

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Home - BNPP

Judul Berita

added

bawearw

JAKARTA - Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Jeffry Apoly Rahawarin memberi kuliah kepada mahasiswa di Universitas Lelekumu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku, Selasa (17/10/2023) lalu.&nbsp; "Harus menjadi mahasiswa yang tekun, rajin dan ulet sebagai bekal membangun Sumber Daya Manusia (SDM) KKT yang maju dan berdaya saing," jelas Jeffry kepada 300 mahasiswa dan mahasiwi yang mengikuti kuliah tersebut.&nbsp; Universitas Lelekmu adalah satu-satunya universitas di KKT sebagai kawasan perbatasan. Jeffry juga menekankan bahwa selaku pemegang mandat pengelolaan kawasan perbatasn BNPP terus mendorong perkembangan 7 Lokasi Prioritas (Lokpri) di KKT sehingga bisa keluar&nbsp;dari tingkat kemiskinan dan mampu menurunkan angka stunting.&nbsp; "Angka Stunting memang relatif tinggi di KKT," tambah Jeffry seperti dikutip dari laporan tertulis yang diterima di Jakarta, 19 Oktober 2023. Rektor Universitas Lelemuku, Fairly A. Sairmaly sangat mengapresiasi kehadiran Deputi III BNPP. Ia berharap keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong Universitas Lelemuku menjadi lebih baik berkualitas dan maju demi kemjuan KKT.&nbsp; Pada sesi tanya beberapa mahasiswa menanyakan bagaimana prospek perkembangan KKT ke dapan? Khususnya dikaitkan dengan rencana pembangunan pengelolalaan migas Masela yang akan memberikan daya dorong perubahan pembangunan KKT yang signfikan.&nbsp; Selain itu ada juga mahasiswa yang menanyakan bea siswa bagi mahasiswa dari wilayah kawasan perbatasan.&nbsp; Kuliah umum ditutup dengan sesi foto bersama para mahasiswa dengan Deputi Jeffry yang terlihat sangat antusias hingga selesainnya kuliah umum yang berlangsung di Aula Universitas Lelemuku tersebut. (Humas BNPP)

Deputi Jeffry Minta Mahasiswa Universitas Lelekumu Tekun dan Ulet Belajar

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu pada kawasan perbatasan negara di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kegiatan Monev Terpadu dilaksanakan bersama beberapa kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi anggota BNPP pada 17 Oktober - 19 Oktober 2023.&nbsp; Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin menjelaskan bahwa kegiatan Monev Terpadu ini sesuai dengan arahan Menteri dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tito Karnavian.&nbsp; Dalam amanatnya Menteri Tito meminta untuk mengecek kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2023. Selain itu kegiatan Monev terpadu ini untuk mendapatkan masukan dari daerah untuk penyusunan Rencana Aksi secara bottom up.&nbsp; "Dalam kegiatan ini, kami berharap dapat menjadi model kegiatan bersama antara BNPP dan K/L yang perlu diadakan secara berkala oleh BNPP pada tahun-tahun selanjutnya," jelas Deputi Jeffry seperti dikutip dalam laporan tertulis&nbsp;yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).&nbsp; Dalam rangkaian kegiatan Monev Terpadu, juga dilaksanakan diskusi panel dari 5 K/L&nbsp;memaparkan program/kegiatan masing-masing K/L di Kabupaten Kepulauan&nbsp;Tanimbar Tahun 2023 yang dilanjutkan dengan diskusi bersama Penjabat Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu turut, menutup acara diskusi BNPP turut menyalurkan bantuan berupa, bantuan paket pencegahan stunting sebanyak 100 paket kepada masyarakat seperti susu dan biskuit.&nbsp; Selain itu, turut diberikan bantuan paket sembako kepada masyarkat sebanyak 400 paket yang diterima oleh 7 (tujuh) Camat&nbsp;yang berada di wilayah Lokasi Prioritas (Lokpri) dan bantuan motor tempel 175 PK sebanyak 2 (dua) unit kepada kelompok masyarakat nelayan yang diterima oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.&nbsp; *(Humas BNPP)*

BNPP dan Kementerian/Lembaga Laksanakan Monev Terpadu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

berita - wujudkan ekonomi kreatif description

berita - wujudkan ekonomi kreatif

BELU - Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) seni kerajinan kayu dan serat alam berbasis ramah lingkungan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Matahari, Atambua Barat, Kabupaten Belu.&nbsp; Bimtek yang berlangsung sejak tanggal 11 hingga 14 Oktober 2023 ini diikuti oleh 50 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Dekranasda Kabupaten Belu. Para peserta diajarkan oleh narasumber dari PT. Piviko Manunggal/Natura Home Deco, Yayasan Kumala, dan pelatih dari Natura Home Deco. Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Gutmen Nainggolan, menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan Bimtek ini.&nbsp; "Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam teknik kerajinan kayu dan anyaman serat alam. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk kerajinan lokal di Kabupaten Belu," ungkap Gutmen Nainggolan. Gutmen juga menegaskan tujuan lainnya, yakni meningkatkan daya saing produk kerajinan kayu dan anyaman serat alam dari Kabupaten Belu serta memberikan wawasan baru kepada UMKM binaan Dekranasda untuk berwirausaha.&nbsp; "Semua ini diharapkan dapat membangun kemandirian dalam mendukung sektor kerajinan lokal, yang pada gilirannya akan turut meningkatkan perekonomian masyarakat," tukasnya. Sebagai salah satu strategi pemerintah dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif, Bimtek ini dianggap penting oleh pemerintah.&nbsp;Hal ini khususnya untuk pelaku UMKM binaan Dekranasda Kabupaten Belu agar mereka dapat memperoleh ilmu dan wawasan baru tentang peluang usaha rumahan. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat meningkatkan usaha, nilai jual produk, serta membantu dalam pemasaran produk. "Dalam tahap pelatihan, peserta Bimtek diajarkan untuk menggunakan bahan baku yang tersedia di sekitar mereka guna menghasilkan produk dengan nilai tambah. Salah satu contohnya adalah pengenalan teknik anyaman menggunakan bahan lokal seperti serat dari batang pisang, daun gewang, dan daun lontar," paparnya.&nbsp; Di sisi lain, pada bidang kerajinan kayu, para peserta dibekali dengan pengetahuan tentang penggunaan peralatan yang dapat membuat hasil kerajinan kayu mereka lebih rapi dan mulus. Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (Asdep PKPL) BNPP, Dra. Farida Kurnianingrum mengatakan, bahwa kegiatan ini juga diarahkan sebagai pendukung harapan untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai kekuatan ekonomi nasional di masa depan.&nbsp; Hal ini terutama untuk menghadapi berbagai tantangan dan isu strategis dalam memajukan ekonomi kreatif, khususnya subsektor kriya. "Bimbingan Teknis ini bukan hanya sekadar pelatihan teknis, tapi juga bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan membangun potensi lokal," ujar Farida. Setelah mengikuti Bimtek ini, Asisten Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (Asdep PKPL) BNPP, Dra. Farida Kurnianingrum beserta stafnya melanjutkan perjalanan dinas ke Kabupaten Malaka.&nbsp; Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pengelolaan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar sektor usaha berbasis potensi unggulan di Kabupaten Malaka masih berskala rumah tangga dan industri kecil. Dalam konteks ini, kendala aksesibilitas dan konektivitas pemasaran produk lokal menjadi tantangan utama. Hal ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi, yang pada gilirannya berdampak pada sektor pariwisata di daerah tersebut.&nbsp; "Perlu adanya upaya serius dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pemenuhan layanan dasar, terutama fasilitas dan layanan kesehatan. Peningkatan pembangunan akses perhubungan darat dari Malaka ke Atambua juga dianggap krusial," tukas Farida. Pentingnya penanaman hutan mangrove tidak hanya sebagai pengendali abrasi, tetapi juga dapat menguatkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat.&nbsp; Daerah ini, yang juga berbatasan dengan Negara Timor Leste (Distrik Cova Lima) di bagian timur, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam peningkatan kapasitas SDM dalam mengolah hasil produksi pertanian dan mengelola usaha ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Bimtek dan fasilitasi pengelolaan potensi unggulan di kawasan perbatasan membuktikan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan mengoptimalkan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat. Semoga upaya ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. (Mus) (Humas BNPP)

Wujudkan Ekonomi Kreatif di Perbatasan, Puluhan UMKM di Belu Dibekali Ilmu Kerajinan Kayu dan Serat Alam Ramah Lingkungan

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut terlibat dalam pembahasan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bersama beberapa pejabat tinggi negara. Pembahasan itu berlangsung di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tersebut dipimpin oleh Menko Perekonomian serta dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, beberapa Pejabat Tinggi Madya perwakilan dari Kemnaker, Kemenko Perekonomian, Kemensetneg, Setkab, Kemenperin, KSP, dan Kemendagri. Perwakilan dari Kemendagri yang hadir yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Pelaksana Harian (Plh.) Sahmen Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Zanariah, serta perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda). Rakortas ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) terkait Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021. Kegiatan ini dianggap krusial lantaran penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2024 akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni November tahun 2023. Sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 akan ditetapkan oleh gubernur paling lambat pada tanggal 21 November tahun ini. Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten maupun Kota (UMK) ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 November. Selain itu, perubahan itu diperlukan agar sesuai dengan substansi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Terdapat beberapa perubahan substansi dalam UU Ciptaker, khususnya terkait pengupahan, sehingga peraturan turunannya harus disesuaikan. Revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 perlu segera ditetapkan karena waktu penetapan UM sudah sangat mendesak. Terlebih penetapan UM juga berkaitan dengan kebutuhan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai formula penghitungan UM dan akan disampaikan oleh Menaker kepada para gubernur. Beberapa isu yang dibahas pada rapat terbatas kali ini antara lain: terkait penyempurnaan formula yang akan digunakan untuk penghitungan UM tahun 2024; bagaimana penghitungan serta mekanisme penetapan UM di daerah hasil pemekaran dan Ibu Kota Nusantara (IKN); serta daerah yang belum memiliki UM hingga penyesuaian UM bagi daerah yang telah memiliki UM.&nbsp; Adapun isu lain yang juga dibahas yaitu terkait penerapan sanksi administratif bagi para gubernur yang menetapkan UM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Topik lainnya yaitu pemberian upah yang lebih besar bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, serta bagaimana penguatan peran dewan pengupahan di masing-masing daerah. Pada kesempatan tersebut, Kemendagri mendukung upaya penyempurnaan PP Nomor 36 Tahun 2021. “Bagi daerah pemekaran, yang belum memiliki perangkat daerah, upah minimum mengikuti provinsi induk. Untuk penetapan upah minimum di IKN, nantinya ditetapkan Kepala Otorita IKN,” jelas Suhajar.&nbsp; Selain itu, Kemendagri juga terus melakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh provinsi terutama yang menetapkan UM tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Pada akhir rapat, diharapkan adanya dukungan seluruh pihak untuk mempercepat penyelesaian perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 sehingga dapat segera disosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik.

Kemendagri Dukung Penyempurnaan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

JAKARTA -&nbsp;Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan segera mempunyai rekanan arus lalu lintas orang dan barang dari sisi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).&nbsp; Terpenuhinya unsur resiprositas atau aktivitas pertukaran tersebut seiring dibangunnya Pos Integrado Oesilo, Timor Leste yang memulai pembangunan dengan seremoni peletakan batu pertama pada Senin, (16/10/2023).&nbsp; Pelaksana tugas (Plt) PLBN Napan, Maria Fatima Rika melaporkan hal tersebut. Ia&nbsp;menyampaikan beberapa usulan dalam acara ramah tamah pada peletakan batu pertama tersebut.&nbsp; Salah satu usulannya adalah, agar pelayanan lintas batas dapat segera beroperasi untuk mengurangi maraknya kegiatan ilegal yang terjadi di sekitar PLBN Napan.&nbsp; "Hal ini sekaligus menyampaikan harapan masyarakat sekitar daerah perbatasan agar pintu perbatasan Indonesia-Timor Leste segera dibuka untuk memperlancar aktivitas masyarakat kedua negara mengingat melintas secara legal ke Oecusse harus melalui PLBN Wini," jelas Rika melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (17/10/2023).&nbsp;&nbsp; Rika juga menjelsakan,&nbsp;pihak Timor Leste menyambut baik usulan tersebut&nbsp;dan berencana membangun pos pemeriksaan darurat di Oesilo dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KBRI. Sebelumnya, seremoni peletakan batu pertama diawali dengan sambutan selamat datang dari Camat Oesilo dan sambutan dari&nbsp;Presidente&nbsp;Region of Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) Timor Leste yang diakhiri pemberkatan dan doa dipimpin Pastor Paroki Oesilo.&nbsp; Sementara itu,&nbsp;Presidente RAEOA, Sr. Arsenio Paixoa Bano dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Pos Integrado Oesilo sebagai Pos Perdamaian. Ia berharap agar dengan adanya Pas Integado Oesilo dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di daerah perbatasan wilayah NTT dengan Timor Leste khususnya Oecusse. PLBN Napan dibangun sesuai amanat Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengembangan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. PLBN Napan adalah salah satu dari 13 PLBN yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).&nbsp;Saat ini, PLBN ini siap dioperasikan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Negara Timor Leste.&nbsp; (Humas BNPP)&nbsp;

Konektivitas PLBN Napan  dan Pos Integrado Oesilo Akan Tersambung, RI - Timor Leste Kompak Dongkrak Perekonomian

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.